Kesepakatan Minimal

Dalam setiap dialog ada kesepakatan minimal yang harus dipatuhi bersama. Tanpa itu, tidak akan ada dialog.
Bagi seorang muslim, kesepakatan minimal dalam setiap dialognya adalah lima tujuan syariah yaitu:
    – menjaga agama,
    – menjaga jiwa,
    – menjaga akal,
    – menjaga keturunan, dan
    – menjaga harta.
Setiap dialog yang tidak memenuhi kelima hal itu pasti akan merugikan umat Islam dan sepatutnya ditinggalkan.

Babi

Seseorang di Facebook membagikan video tentang babi. Di video itu, tampak seorang perempuan berhijab menjelaskan bagaimana semua bagian tubuh babi punya manfaat. Dia menyamakan babi seperti pohon kelapa yang juga keseluruhannya punya manfaat.

Tampak tujuan dari pengunggah adalah untuk menertawakan orang Islam, karena video itu diberi teks “nikmat babi mana yang kau dustakan?”, teks yang merupakan parodi ayat Alquran. Beberapa komentator di unggahan itu menampakkan dukungan, beberapa mengatakan video itu akan membuat para babi marah, implisit mengatakan bahwa orang Islam adalah para babi.
Sebagai muslim yang tidak makan babi, dan mungkin juga menghindari produk turunan dari babi, saya memang sedikit terganggu dengan unggahan itu. Bukan karena isi videonya, tetapi karena video itu dipakai untuk mengolok-olok Islam. Isi video itu sebenarnya netral saja. Berisi fakta. Dan itu tidak menyinggung Islam.
Penjelasannya begini. Meskipun muslim tampak “tidak masuk akal” dengan menolak produk babi, tetapi nyatanya peradaban muslim bisa menyesuaikan dirinya dengan larangan itu. Nutrisi yang disediakan babi bisa dipenuhi dari banyak sumber lain: ayam, telur, kambing, susu, dan lainnya. Demikian juga produk yang turunan babi bisa digantikan dengan banyak produk lain yang memiliki fungsi serupa. Sampai hari ini, saya tidak pernah melihat ada muslim yang terganggu hidupnya hanya karena menghindari produk babi. Seandainya terjadi kondisi darurat yang mengharuskan penggunaan produk babi, ulama muslim pada umumnya juga akan memperbolehkan penggunaannya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa orang Islam dalam kondisi umum memang tidak memerlukan babi.
Perlu diketahui, tidak semua makanan haram itu pasti tidak bermanfaat. Ambil contoh: hewan sembelihan untuk berhala. Hewan seperti itu pada fisiknya tidak banyak beda dengan hewan serupa yang disembelih dengan nama Allah. Keduanya bisa bermanfaat mengenyangkan dan memberi nutrisi, tetapi hewan pertama dilarang dimakan, sedangkan yang kedua boleh dimakan.
Jika larangan babi tidak mengurangi apappun dari orang Islam, kita bisa bilang, usaha mereka menertawakan Islam adalah sia-sia belaka.

Teknologi Barat = Teknologi Pembunuh

Teknologi yang dikembangkan barat selau dibuat untuk membunuh atau dibuat di atas darah manusia atau mempunyai dampak membunuh manusia, atau kombinasi dari tiga itu.
Barat mengembangkan komputer dalam rangka perang dunia. Internet adalah produk militer. Kendaraan bermotor ditenagai hasil tambang yang memperbudak manusia. Industri mereka memperbudak manusia dan polusinya membunuh manusia (juga makhluk lain).

Menyerang vs Bertahan

Dalam debat antar-kepercayaan, menyerang lebih mudah daripada bertahan. Oleh karena dasar dari kepercayaan adalah ketidaktahuan yang kemudian muncul sebagai mengira-tahu, akan muncul banyak hal dalam kepercayaan itu yang sulit dibuktikan. Hal-hal yang sulit dibuktikan itu akan mudah diserang oleh lawan. Bertahan mengharuskan untuk membuktikan hal-hal yang sulit dibuktikan itu. Jadi, jika ada debat antar-kepercayaan, posisi bertahan hampir dipastikan selalu kalah.
Begitu juga ketika debat kepercayaan melawan ateis, posisi kepercayaan akan selalu berada sebagai pihak bertahan dan hampir dipastikan akan kalah.
Jika sebuah kepercayaan itu benar, akan selalu ada cara untuk membuktikan, walaupun kadang harus melewati cara berpikir yang rumit atau menggunakan kerangka berpikir lain yang berjenjang. Jika seseorang tidak siap dengan hal-hal tersebut, sebaiknya tidak usah turut campur dalam perdebatan.

Di Luar Kendali

Ketika mata pencaharian kita bergantung pada sistem yang berada di luar kendali kita, banyak pilihan pribadi yang harus dikorbankan untuk mengikuti kesepakatan sistem itu. Kita harus memakai standar mereka misalnya dalam berpakaian, dalam berkomputer, atau dalam menyampaikan gagasan.
Dalam kasus seperti itu, perlu dilakukan pembatasan ketat supaya tujuan pribadi kita masih tetap bisa berjalan. Misalnya: kita hanya takluk pada saat bekerja saja, sedangkan di luar itu ketaklukan kita pada sistem tidak perlu dibawa dalam kehidupan pribadi.
Kita juga bisa mengganti rugi tujuan pribadi kita yang terenggut dengan mengalokasikan uang hasil kita bekerja untuk menyokong aktivitas lain yang bertujuan memperbaiki sistem yang sudah ada itu. Meskipun hal itu tidak optimal, namun setidaknya kita bisa mengurangi rasa bersalah itu dengan melihat progres pada tujuan pribadi kita.

Negara Berkembang

– Negara berkembang penting karena mustahil semua manusia bisa tinggal di negara maju, bahkan kenyataannya sebagian besar manusia hidup di negara berkembang.
– Negara berkembanglah yang mengurusi sebagian besar orang miskin, sebab negara maju hanya mau menerima imigran kaya atau punya potensi kaya.
– Banyak negara berkembang dengan pendapatan rendah yang mampu menghidupi penduduk berlipat kali lebih banyak daripada negara maju yang berpendapatan tinggi.

Dukungan untuk Richard Stallman

Ini adalah konfirmasi bahwa saya telah menandatangani Surat Dukungan Terbuka untuk Richard M. Stallman (RMS).

Untuk diketahui, saya adalah associate member FSF sejak Oktober 2020, dan oleh karenanya saya merasa berhak ikut bersuara untuk menentukan masa depan FSF.
Alasan saya mendukung RMS terwakili oleh artikel berikut: https://www.wetheweb.org/post/cancel-we-the-web 
https://libreboot.org/news/rms.html

Menolak DNS Nasional

Apa saja buah Reformasi 1998 yang bisa kita rasakan sampai sekarang? Penyelenggaraan negara yang bersih? Rasanya tidak! Korupsi masih mengurat dan mengakar. Kemajuan ekonomi? Mungkin iya, namun belum benar-benar warga negara ini lepas dari jerat kemiskinan. Kebebasan berpendapat? Saya kira iya, inilah salah satu buah reformasi yang bemar-benar bisa kita rasakan saat ini.
Bandingkan dengan era orde baru. Anak negeri yang kritis dan vokal pada pemerintah orde baru terancam diculik atau bahkan kehilangan nyawanya. Etnis minoritas dilarang menampilkan identitas kesukuan warisan nenek moyang mereka.
Hari ini kita bisa menikmati kebebasan itu tanpa banyak rasa takut. Saya berani menulis di blog. Para oposisi terang-terangan mengkritik Pemerintah tanpa ada rasa takut. Semua itu adalah buah Reformasi 1998 yang benar-benar bisa dinikmati.
Sayang sekali, atas nama “memelihara moral anak bangsa” pemerintah memaksakan sarana sensor internet dengan nama Trust+Positif. Sensor yang diberlakukan sejak era pemerintahan sebelumnya ini, sekarang akan ditingkatkan dengan mewajibkan penyelenggara jaringan internet untuk mengarahkan pengguna mengakses internet melalui DNS Trust+Positif.
Seperti dilansir oleh Detik dan DailySocial, Menkominfo mengirim surat kepada para direktur penyelenggara jaringan internet untuk men-sinkron-kan akses internet mereka dengan DNS Trust+Positif yang ditetapkan sebagai DNS nasional. Tenggat waktu yang diberikan sampai dengan 31 Mei 2015.
Mengapa penerapan DNS nasional ini berbahaya bagi kebebasan? Dengan adanya pemaksaan ini, semua lalu lintas internet harus melewati filter yang dibuat pemerintah. Pemerintah punya kontrol penuh, website mana yang boleh dan tidak boleh diakses.
Pelaksanaan Trust+Positif yang selama ini sudah berjalan menunjukkan, pemerintah bisa “seenak hatinya” memblokir website. Kejadian yang banyak dikeluhkan misalnya pemblokiran Vimeo dan Reddit, yang bagi sebagian penggunanya adalah sarana untuk mengakses pengetahuan. Pemaksaan sensor ini akan memberi kuasa bagai pemerintah untuk membungkam siapa saja yang tidak diinginkan oleh pemerintah.
Anggap suatu saat ada website yang bisa membongkar skandal korupsi yang ditutup-tutupi. Dengan kekuatan sensor ini, pemerintah bisa mengekang mereka untuk menyebarkan informasi melalui internet.
Dari sisi pelaksanaan sensor ini, terlihat pemerintah berangsur-angsur meningkatkan kekuatan sensornya. Dulu hanya daftar website yang harus diblokir saja yang diwajibkan untuk diterapkan penyelenggara jaringan. Saat ini sudah ditingkatkan menjadi pewajiban DNS nasional, konon karena ada operator yang “bocor” atau tidak menerapkan daftar blokir seperti yang diinginkan Kominfo.
Dari kecenderungan di atas, jika kelak DNS naional bisa ditembus, tampaknya pemerintah akan mencari cara lagi untuk makin memperketat sensornya. Bisa jadi, kebebasan informasi di negeri ini akan seburuk Cina!

Politik “Ribet” ala Golput Idealis, Sebuah Tanggung Jawab terhadap Demokrasi (Bagian 1: Melaksanakan Pendidikan Politik)

Prolog:

Pembiaran! Itulah tuduhan yang sering diberikan pada mereka yang tidak memilih dalam pemilu. Bagi golput idealis, tuduhan ini sangat menyesakkan dada. Anggapan bahwa golput selalu berarti “tidak mau tahu nasib negara” sebenarnya bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Banyak golput yang dalam siang malamnya lebih banyak memikirkan keadaan negara ini dibandingkan mereka yang sekedar memilih dalam pemilu.

Rangkaian tulisan jelek ini, anggap saja sebagai pembelaan diri dari seorang golput idealis yang merasa “terzalimi” oleh tuduhan tersebut. Tulisan akan terbagi menjadi 3 bagian:

1. Melaksanakan Pendidikan Politik
2. Berpolitik di Luar Parlemen
3. Menuju Terwujudnya Partai Politik Idaman

Bagian 1: Melaksanakan Pendidikan Politik

Kenyataan yang aku lihat di kampungku, masyarakat memilih seorang calon bukan karena mengetahui program kerja partai maupun visi dari caleg. Pilihan biasanya dijatuhkan pada calon yang paling banyak mengenalkan diri melalui “bantuan sosial” pada warga. Ini terjadi bukan hanya di pemilu 2014. Pemilu 2009 serta beberapa kali pemilihan Bupati juga menunjukkan adanya kecenderungan ini.

Praktik ini memang abu-abu, apakah bisa dikategorikan politik uang atau bukan. Uang yang masuk umumnya tidak dibagi langsung ke warga, namun menjadi milik kolektif, entah masuk ke kas RT, atau berwujud pembangunan fisik berupa fasilitas umum. Anggapan yang beredar adalah, inilah bentuk nyata sumbangsih caleg ke warga. Nyata karena memang benar-benar nampak dan dirasakan, bukan janji-janji semata. Barangkali aku terlalu menggeneralisir, namun nyatanya BBC melaporkan kasus serupa juga terjadi di banyak pedesaan. Kawan-kawanku yang tinggal di pedesan juga banyak menceritakan kejadian yang sama.

Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2011  tentang Partai Politik secara jelas menyebutkan bahwa Partai Politik yang mempunya wakil di parlemen, mempunyai hak menerima dana dari APBN yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik  bagi anggota partai dan masyarakat.  Fakta yang nampak aku lihat partai politik hanya muncul menjelang pemilu. Itupun melalui persaingan para calegnya untuk memperoleh suara, bukan mendidik masyarakat untuk sadar dan mengerti politik dan sistem kenegaraan.

Tugas yang terabaikan oleh partai inilah yang selayaknya diisi oleh golput idealis. Ada minimal tiga hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penyebaran informasi ke masyarakat tentang politik dan sistem kenegaraan kita. Yang kedua adalah mendorong partai politik yang ada untuk bertanggung jawab terhadap tugas mereka untuk melakukan pendidikan politik. Yang ketiga adalah mendorong pembentukan partai politik ideal seperti yang diidamkan.

Dalam bagian ini, aku hanya mengutarakan tugas yang pertama, yaitu penyebaran informasi. Untuk tugas kedua dan ketiga, aku rasa lebih tepat untuk digabungkan dengan tulisanku yang selanjutnya.

Peran golput idealis dalam menyebarkan informasi ke masyarakat dalam era internet ini bukanlah hal muluk dan susah. Tulisan ini pun sudah menjadi bagian dari pelaksanan peran ini. Anda tidak mengajak orang untuk golput, Anda mengajaknya untuk sadar tentang apa akibat dari setiap pilihan yang dia ambil. Obrolan kecil di angkringan, diskusi di serambi masjid, canda sewaktu bermain gaple, semuanya bisa menjadi wahana untuk mempengaruhi kesadaran orang sekitar kita tentang politik.

Sekali lagi aku menggarisbawahi tujuan dari penyebaran informasi adalah untuk membawa masyarakat pada kesadaran tentang akibat dari setiap pilihannya. Jangan pernah menyetir pilihan mereka. Seperti kata bijak, beri kail bukan ikan, beri sabit bukan rumput. Saat mereka telah mampu menentukan pilihannya dengan sadar, saat itulah kita golput idealis tersenyum menikmati “kemenangan putih” ini.

Suara Hati Seorang Semi-Golput

P { margin-bottom: 0.08in; }

Dua belas jam menjelang pemilu
legislatif, aku sudah memantabkan tekad untuk tidak memilih calon
legislatif tingkat DPR RI dan DPRD Provinsi. Untuk DPRD Kabupaten dan
DPD aku sudah menetapkan pilihan dan akan memberikan suara untuk
kandidat yang aku pilih.

Alasan utamaku untuk tidak memilih
adalah tidak adanya partai yang sepenuhnya mewadahi aspirasi dan
ideologi yang aku percayai. Aspirasi yang kumaksudkan adalah
harapanku akan jalannya negara dalam 5 tahun ke depan, sedangkan
ideologi adalah seperangkat pandangan politik yang aku percayai mampu
membawa pada bentuk kemakmuran ideal. Pada tingkat pusat, aku hanya
mau memilih partai yang mewadahi keduanya: aspirasiku dan ideologiku.
Cukuplah aku sebutkan, bahwa itu adalah pilihan politikku, mengenai
alasannya, lain kali mungkin akan aku tulis terpisah.
Sejatinya ada beberapa partai dengan
pandangan yang hampir bersesuaian dengan aku percaya, namun membawa
agenda yang bertentangan dengan aspirasiku. Ada pula partai dengan
rancangan yang mengagumkanku, namun perilaku mereka di lapangan
sangat bertentangan dengan pandangan politik yang aku percayai.
Kesimpulanku, partai manapun yang menang tidak akan ada bedanya untuk
aku, mereka tidak mewakiliku sepenuhnya.
Himbauan untuk melihat caleg tanpa
melihat partai sempat aku pertimbangkan. Namun pada akhirnya aku
berkesimpulant, caleg tidak mungkin lepas dari pengaruh partai. Jadi
sebaik apapun dia, kalau partainya tidak mewakili aspirasi dan
pandangan politikku, maka tiada beda dia dengan caleg lain.
Kekhawatiran bahwa, apabila tidak
memilih, akan menguntungkan caleg korup, bagiku tidak beralasan.
Lolosnya caleg korup adalah kesalahan pemilihnya, bukan kesalahan
yang tidak memilih. Bila ditarik lebih jauh, majunya caleg korup
adalah karena kegagalan partai politik dalam memilih
kandidat-kandidatnya. Apakah kesalahan ini hendak dilemparkan ke para
golput? Salah tembak rasanya.
Mengenai DPRD Kabupaten dan Provinsi,
tidak terlalu signifikan bagiku untuk bersikukuh pada pandangan
politik. Cukuplah asal aspirasiku terwakili. Produk hukum daerah
adalah derivasi dari produk hukum tingkat nasional. Maka dinamika
ideologi di tingkat daerah bagiku tidak mendesak sebab tergantung
pada apa yang terjadi di tingkat nasional. Cukup dengan hanya melihat
caleg saja, tanpa perlu melihat partai.
Lalu mengapa untuk tingkat Provinsi aku
juga tidak memilih? Terus terang, untuk tingkat Provinsi aku tidak
sempat menelusuri para kandidat.
Prinsipku: kalau tidak tahu, maka diam saja! Melepaskan hak memilih,
adalah tindakan bertanggung jawab bagi yang gagal mencari informasi
politik. Aku tidak mau memilih
ngawur.
Bagiku itu sama sekali tidak bijak.
Untuk
DPD, tidak ada pengaruh partai. Kualitas kandidat saja yang
menentukan. Aku telah punya pilihan yang menurutku bisa mewakili
provinsiku dengan baik.
Apakah
selamanya aku tidak akan memilih? Apakah aku hanya berpangku tangan
menunggu datangnya partai yang sesuai? Apakah aku siap dengan segala
konsekuensi dari “tidak memilih” ini? Itu akan aku tulis pada
bagian selanjutnya:
Politik Ribet Ala Golput, Sebuah
Tanggung Jawab terhadap Demokrasi
Pamungkas
dari tulisan ini, aku berpendapat, d
emokrasi
bukan
sekedar pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi dibangun
dari kebebasan. Kebebasan mengemukakan dan melaksanakan sebuah
gagasan. Kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar sesuai dengan
keinginan. Dan ketika pilihan yang dirasa tepat itu tidak ada, maka
“tidak memilih” adalah juga bagian dari kebebasan
tersebut.
Sembari merayakan kembalinya
domainku, ariswanto.web.id, yang sudah beberapa minggu off karena
belum diperpanjang kontraknya.