Menolak DNS Nasional

Apa saja buah Reformasi 1998 yang bisa kita rasakan sampai sekarang? Penyelenggaraan negara yang bersih? Rasanya tidak! Korupsi masih mengurat dan mengakar. Kemajuan ekonomi? Mungkin iya, namun belum benar-benar warga negara ini lepas dari jerat kemiskinan. Kebebasan berpendapat? Saya kira iya, inilah salah satu buah reformasi yang bemar-benar bisa kita rasakan saat ini.

Bandingkan dengan era orde baru. Anak negeri yang kritis dan vokal pada pemerintah orde baru terancam diculik atau bahkan kehilangan nyawanya. Etnis minoritas dilarang menampilkan identitas kesukuan warisan nenek moyang mereka.

Hari ini kita bisa menikmati kebebasan itu tanpa banyak rasa takut. Saya berani menulis di blog. Para oposisi terang-terangan mengkritik Pemerintah tanpa ada rasa takut. Semua itu adalah buah Reformasi 1998 yang benar-benar bisa dinikmati.

Sayang sekali, atas nama “memelihara moral anak bangsa” pemerintah memaksakan sarana sensor internet dengan nama Trust+Positif. Sensor yang diberlakukan sejak era pemerintahan sebelumnya ini, sekarang akan ditingkatkan dengan mewajibkan penyelenggara jaringan internet untuk mengarahkan pengguna mengakses internet melalui DNS Trust+Positif.

Seperti dilansir oleh Detik dan DailySocial, Menkominfo mengirim surat kepada para direktur penyelenggara jaringan internet untuk men-sinkron-kan akses internet mereka dengan DNS Trust+Positif yang ditetapkan sebagai DNS nasional. Tenggat waktu yang diberikan sampai dengan 31 Mei 2015.

Mengapa penerapan DNS nasional ini berbahaya bagi kebebasan? Dengan adanya pemaksaan ini, semua lalu lintas internet harus melewati filter yang dibuat pemerintah. Pemerintah punya kontrol penuh, website mana yang boleh dan tidak boleh diakses.

Pelaksanaan Trust+Positif yang selama ini sudah berjalan menunjukkan, pemerintah bisa “seenak hatinya” memblokir website. Kejadian yang banyak dikeluhkan misalnya pemblokiran Vimeo dan Reddit, yang bagi sebagian penggunanya adalah sarana untuk mengakses pengetahuan. Pemaksaan sensor ini akan memberi kuasa bagai pemerintah untuk membungkam siapa saja yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

Anggap suatu saat ada website yang bisa membongkar skandal korupsi yang ditutup-tutupi. Dengan kekuatan sensor ini, pemerintah bisa mengekang mereka untuk menyebarkan informasi melalui internet.

Dari sisi pelaksanaan sensor ini, terlihat pemerintah berangsur-angsur meningkatkan kekuatan sensornya. Dulu hanya daftar website yang harus diblokir saja yang diwajibkan untuk diterapkan penyelenggara jaringan. Saat ini sudah ditingkatkan menjadi pewajiban DNS nasional, konon karena ada operator yang “bocor” atau tidak menerapkan daftar blokir seperti yang diinginkan Kominfo.

Dari kecenderungan di atas, jika kelak DNS naional bisa ditembus, tampaknya pemerintah akan mencari cara lagi untuk makin memperketat sensornya. Bisa jadi, kebebasan informasi di negeri ini akan seburuk Cina!

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.